Side Event di Gedung Dewan HAM PBB. Pertemuan ini diorganisir oleh 10 organisasi

Lebah Toli – Hari ini telah berlangsung Side Event di Gedung Dewan HAM PBB. Pertemuan ini diorganisir oleh 10 organisasi, termasuk Dewan Gereja Sedunia dan 4 organisasi yang berstatus Ekosop di PBB. Hadir sebagai Panelis, Peter Prove (Dewan Gereja Sedunia) yang baru saja kembali dari West Papua memimpin delegasi. Panelis Victor Yeimo, Juru Bicara Internasional KNPB, Juga Maryke dari Gereja GKI Papua.

Pertemuan dimulai 2.30 siang waktu Jenewa dimoderasi oleh Adrian Zoller dan dihadiri oleh 57 Peserta dari berbagai organisasi dan perwakilan negara. Spesial Permanen dari Solomon Islands dan Vanuatu ikut hadir. Komnas HAM Indonesia dihadiri dua orang. 2 Diplomat Indonesia ikut hadir mendengar.

Panelis pertama, Victor Yeimo menyampaikan situasi Papua, bahwa sejak pendudukan dan aneksasi wilayah West Papua pelanggaran HAM terus terjadi. Rakyat West Papua yang terus berjuang bagi hak penentuan nasib sendiri akan terus mengalami tindakan pelanggaran HAM. Menyampaikan semua praktek pelanggaran HAM, termasuk yang darurat saat ini pembunuhan gerakan sipil KNPB.

Baca juga: KNPB: Jangan Biarkan Victor Yeimo Mati Dalam Tahanan

Panelis Kedua Maryke menyampaikan dua kasus utama, Kasus introgasi polisi dengan Ular di Papua dan Situasi terkini Nduga. Ia mendesak intervensi segera dari PBB mendorong cara dialogis dalam menyelesaiakn persoalan West Papua.

Sementara itu, Panelis Peter Prove menyampaikan temuan dari kunjungan Dewan Gereja ke West Papua. Ia menyampaikan bahwa orang Papua telah menjadi minoritas, spesial otonomi telah gagal, sangat konsen pada situasi kemanusiaan di Nduga, dan mendorong indonesia menempu cara dialogi dalam menyelesaikan persoalan West Papua.

Komnas HAM dan Diplomat Indonesia diberikan waktu untuk berbicara. Diplomat Indonesia membantah terjadi minoritas penduduk asli Papua, mereka berpatokan pada data BPS. Mereka juga menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu 3 TNI telah terbunuh di Nduga. Mereka katakan Indonesia menjamin demokrasi di Papua dan membuka akses internasional di West Papua.

Di sesi penutup, Victor Yeimo menyampaikan balik pernyataan dari diplomat Indonesia. Ia mengatakan bahwa dia juga baru mendengar beberapa jam yang lalu 2 orang sipil telah terbunuh, salah satunya adalah Pendeta di Nduga. Ia menyampaikan juga bahwa tidak ada kebebasan ekspresi di Papua. Polda Papua baru saja mengumumkan “siapa yang berteriak Papua Merdeka, akan ditangkap”. Ia menyimpulkan bahwa tidak ada jalan lain, selain Dewan HAM dan anggota PBB mendesak Indonesia menjamin hak politik rakyat Papua untuk secara bebas memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri.

Tinggalkan komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.